Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional adalah sebagai berikut

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR (TAP MPR)
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU/Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Keputusa Presiden (Kepres)
6. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya

a.       Peraturan menteri

b.      Instruksi menteri

c.       Dan lain-lain

TAP MPRS tersebut mempunyai banyak kerancuan sehingga tidak dapat lagi dijadikan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan tersebut diganti dengan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1.      UUD 1945

2.      TAP MPR RI

3.      Undang-undang

4.      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

5.      Peraturan Pemerintah

6.      Keputusan Presiden

7.      Peraturan Daerah

Namun peraturan tersebut diubah lagi dengan UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun peraturan dalam undang-undang no 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1.      UUD 1945

2.      UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

3.      Peraturan Pemerintah

4.      Peraturan Presiden

5.      Peraturan Daerah

Pada tahun 2011 lahir lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional yaitu UU No. 12 tahun 2011. Berdasarkan UU ini maka hierarki Peraturan Perundang-undangan RI adalah sebagai berikut:

1.      UUD 1945

2.      TAP MPR

3.      UU/Perppu

4.      Peraturan Pemerintah

5.      Perpres

6.      Perda Provinsi

7.      Perda Kabupaten/Kota