Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah dalam OTDA

Pada UU No. 32 tahun 2004 terdapat pembagian urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada pasal 10 ayat 1 tertulis “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjado kewenangannya, kecuali

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi uresan pmerintah.

Pada pasal 10 ayat (3) dejelaskan bahwa yan menjadi urusan pemerintah pusat meliputi:

1.      politik luar negeri

2.      pertahanan

3.      keamanan

4.      yustisi

5.      moneter dan fiskal nasional

6.      agama

Kewenangan pemerintah daerah adalah:

1.      menyelenggarakan sendiri urusan pemerintah daerah

2.      melimpahkan sebagian urusan kpada gubernur

3.      menugaskan sebagian urusan pada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa

urusan pemerintah daerah dibagi menjadi 2 yaitu: urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara, antara lain:

1.      Perlindungan hak konstitusional

2.      Perlindungan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat

3.      Pemenuhan perjanjian dan konversi internasional

Urusan wajib ini antara lain meliputi:

1.      Perencanaan dan penndalian pembangunan

2.      Perencanaan, pemanfaatan dan pengwasan tata ruang

3.      Penylenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

4.      Penyediaan sarana dan prasarana umum

5.      Penanganan bidang kesehatan

6.      Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial

7.      Penanggulangan masalah social

8.      Pelayanan bidang ketenagakerjaan

9.      Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

10.  Pengendalian lingkungan hidup

11.  Pelayanan pertanahan

12.  Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

13.  Pelyanan administrasi umum

14.  Pelayanan administrasi penanaman modal

15.  Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya

16.  Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Pelaksanan Otonomi Daerah

Yang menjalankan otonomi daerah adalah pemerintah daerah selaku badan eksekutif daerah dan DPRD selaku badan legislatif daerah. Tugas masing-masing badan tersebut adalah:

1.      Pemerintah daerah

Pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang:

a.       memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

b.      mengajukan rancangan Perda

c.       menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD

d.      menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama

e.       mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah

f.       mwakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

g.      melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangn

Kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Kepala daerah dan DPRD adalah mitra kerja yang harus bekerja sama untuk menjalankan administrasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kdua blah pihak harus memperhatikan aspirasi masyarakat daerah agar oengelolaan pemerintah daerah dapat diarahkan untuk kemakmuran bersama.

2.      Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)

DPRD mempunyai tugas pokok sebagai:

a.       Legislasi yaitu bertugas menyusun peraturan daerah

b.      anggaran dan

c.       pengawasan

DPRD mempunyai wewenang:

1. membuat rancangan peraturan daerah dan membahasnya bersama pemerintah daerah
2. membuat anggaran daerah
3. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan daerah yang dipimpin kepala daerah